Peluang dan Tantangan Mercosur pada Perekonomian Amerika Latin

Dalam menghadapi era globalisasi yang mengusung serta perdagangan bebas didalamnya, banyak negara-negara seregional yang menciptakan suatu organisasi bentukan guna menangkal efek buruk yang kiranya terjadi dengan datangnya gelombang mahadasyat globalisasi terutama globalisasi ekonomi. Dalam regional Amerika Latin terdapat beberapa organisasi regional dalam bidang ekonomi yang dibentuk sebagai respon atas globalisasi dan perdagangan bebas yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Organisasi-organisasi regional tersebut juga diharapkan dapat mendorong integrasi di kawasan Amerika Latin itu sendiri. Salah satunya adalah Mercosur (Mercado Común del Sur) yang merupakan salah satu organisasi regional di Amerika Latin yang didirikan oleh Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay melalui Treaty of Asunction pada bulan Maret 1991. Tujuan dari pembentukan Mercosur adalah untuk memajukan perdamaian dan kestabilan serta menguatkan kerjasama internal dan kerjasama internasional. Adanya regionalisasi dalam perekonomian internasional negara-negara di Amerika Latin ini menunjukkan adanya liberalisasi perdagangan antara negara-negara anggota Mercosur. Pada dasarnya Mercosur merupakan sebuah perjanjian dengan tujuan akhir yang ambisius untuk membentuk integrasi perekonomian di kawasan Amerika Latin. Mercosur bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor,visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Mercosur terbentuk sebagai bentuk counter perdagangan multilateral WTO dan adanya krisis pada 1980an.

Januari 1995, Mercosur menerapkan tariff eksternal untuk negara non anggota 0-20% untuk produk tertentu, 0-90% untuk barang mentah dan beberapa bahan makanan,10-15% untuk barang  agrikultur dan bahan setengah matang.15-20% untuk tekstil, manufaktur, dan barang konsumsi. Dan pada 1997, rata2 tarif eksternal hanya menjadi 12%. Dengan adanya hal ini, mercosur membuat tarif beberapa negara turun, seperti Brazil, yang turun dari 69 ke 13%.  Namun, hal ini memicu perdagangan secara besar, perdagangan intra mercosur naik dari 12 menjadi 19% pada 1994. Adanya mercosur juga memicu trade creation dan trade diversion, mercosur memiliki kecenderungan hanya berdagang manufaktur, untuk sesama anggotanya. Dan tentu karena tarif dari negara anggota terhadap non anggota, hal ini menghilangkan keinginan konsumen untuk membeli dan mengakses teknologi dari negara maju. Namun, perlu dipahami bahwa integrasi terhadap kelompok regional dapat menghilangkan potensi untuk mendapatkan integrasi dengan dunia luar. Dan menghilangkan kesempatan mendapat transfer teknologi yang seharusnya dapat menambah keuntungan negara tersebut, melihat anggota mercosur masih terdiri dari negara berkembang.

Meningkatnya regionalisme baru di kawasan Amerika Latin tidak terlepas dari pengaruh pihak eksternal terutama Amerika Serikat. Perubahan dalam politik luar negeri Amerika Serikat mempengaruhi regionalisme di Amerika Latin dikarenakan posisi Amerika Serikat sebagai hegemon baik di regional Amerika maupun dalam lingkup global. AS mengubah politik luar negeri tradisional yang dianutnya dan mengadopsi tiga jalur kebijakan politik dan komersial yaitu kombinasi strategis dan pragmatis dari multilateralisme, regionalisme dan unilateralisme. Hal inilah yang mendorong masuknya liberalisme ke wilayah Amerika Latin dan menimbulkan kesadaran regional negara-negara dalam wilayah tersebut.

Meningkatnya regionalisme baru di kawasan Amerika Latin tidak terlepas dari pengaruh pihak eksternal, salah satunya ada Republik Rkyat China. China yang merupakan negara dengan peran besar dalam perekonomian global merupakan saingan bagi organisasi regional di Amerika Latin termasuk Mercosur. Sebagai negara industri, China memiliki pasar yang jauh kompetitif dibandingkan negara-negara Mercosur yang menjual sumber daya alam mineral, minyak dan hasil alam lainnya. Hal ini menyebabkan persaingan perdagangan yang cukup sengit sehingga menyebabkan hubungan antara Mercosur dan China cukup terganggu. Namun kompetisi antara Mercosur dan China dapat diminimalisir dengan keberadaan Amerika Serikat sebagai saingan baik bagi Mercosur maupun bagi China. Hal ini mendorong hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara China dengan potensi SDM-nya dan Mercosur dengan hasil alam mineral, minyak dan agrikulturnya. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, China membuat kesepakatan dengan Brazil dengan membeli hasil-hasil alamnya. China juga membeli suplai tembaganya dari Argentina sebagai wujud kerjasama lebih lanjut.

Permasalahan lain dalam regionalisme Amerika Latin muncul dari perkembangan perpolitikan Amerika Latin yang akhir-akhir ini menunjukkan kemunculan gerakan nasionalisme yang menolak Amerika Serikat dengan liberalisme dan kapitalismenya, terutama setelah Hugo Chavez terpilih kembali menjadi Presiden Venezuela dan Evo Morales sebagai Presiden Bolivia pada tahun 2006. Munculnya gerakan melawan kapitalisme ini dapat diperkirakan akan menghambat perkembangan regionalisme di Amerika Latin terutama Mercosur.

Sebagai organisasi regional Mercosur tidak hanya terfokus pada perekonomian saja namun juga berusaha meningkatkan integrasi nilai dan budaya antar negara anggotanya sehingga menunjukkan nilai positifnya. Sementara itu kondisi internal di Amerika Latin khususnya Mercosur dalam integrasi ekonomi masih jauh dari sempurna. Masing-masing anggota Mercosur secara individu melakukan tindakan perdagangan yang unilateral tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota yang lainnya sehingga menimbulkan kekecewaan antar anggotanya.

Kesuksesan Mercosur dapat dilihat dari pencapaian Mercosur sebagai organisasi ekonomi terbesar nomor empat di dunia dengan GDP sebesar 1002 milyar dollar Amerika dengan populasi 235 juta jiwa pada tahun 2005. Pencapaian Mercosur tidak terlepas dari peran Argentina dan Brazil yang menyumbang hampir 97,7% dari total GDP Mercosur. Selain itu, Brazil secara konsisten menurunkan jatah perdagangan baik ekspor maupun impor ke negara-negara sekutunya di Mercosur. Di lain pihak Argentina mereduksi ekspornya ke negara-negara Mercosur lainnya sehingga terjadi keseimbangan perdagangan dengan Brazil.

-dari berbagai sumber-

Advertisements

Nepal: The Landlocked of South Asia

            Nepal adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di Asia selatan, tepatnya berada di antara India dan China. Diapitnya Nepal oleh dua negara besar tersebut berpengaruh pada etnis, budaya, dan agama masyarakat Nepal. Masyarakat Nepal terdiri atas masyarakat keturunan India, Cina (Tibet), dan campuran antara keduanya[1].

Nepal merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kondisi geografis yang sangat khas. Gunung, perbukitan, sungai, dan jurang yang menganga merupakan fenomena geografis yang sangat lazim di negara tersebut. Keberadaan negara ini yang terletak di sisi selatan barisan pegunungan Himalaya menyebabkan keindahan bentang alam Nepal sebagai sebuah keniscayaan.

  1. Kondisi Topografi

Nepal nyaris berbentuk segi empat, dengan panjang 650 km dan lebar 200 km, dengan luas wilayah 147.181 km². Nepal merupakan Negara landlocked, yaitu Negara tanpa coastline ataupin maritime claims. India mengelilingi Nepal di tiga sisi. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara ini dipisahkan oleh tanah selebar 24 km saja. Secara garis besar, wilayah Nepal terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan ketinggian dan kondisi alam yang lain. Ketiga bagian tersebut adalah Himalayan range, daerah middle hill, dan daerah Terrai yang merupakan dataran yang paling rendah dan agak landai di wilayah Gangga bagian selatan.

Berdasarkan pembagian administrative, Nepal terbagi menjadi 14 zona dan 75 distrik yang dikelompokkan menjadi lima zona pengembangan. Setiap distrik dikepalai oleh kepala distrik bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban serta mengkoordinasi kerja dinas-dinas pemerintah. 14 daerah administrative itu antara lain :

1. Bagmati                                                                   8. Lumbini

2. Bheri                                                                       9. Mahakali

3. Dhawalagiri                                                             10. Mechi

4. Gandaki                                                                  11. Narayani

5. Janakpur                                                                  12. Rapti

6. Karnali                                                                    13. Sagarmatha

7. Kosi                                                                         14. Seti

Zona pengembangan Nepal:

  1. Barat Jauh: Mahakali (9), Sethi (14)
  2. Barat Tengah: Karnali (6) Bheri (2), Rapti (12)
  3. Barat: Dhawalagiri (3), Gandaki (4), Lumbini (8)
  4. Pusat: Bagmati (1), Janakpur (5), Narayani (11)
  5. Timur: Solukhumbu (13), Kosi (7), Mechi (10)

Nepal merupakan Negara di Asia Selatan dengan lokasi yang sangat strategis antara China dan India. Nepal berisi 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest dan Kanchenjunga – masing di perbatasan dengan China dan India – sebagai puncak tertinggi dan ketiga tertinggi di dunia.

  1. Kondisi Demografi

Analisis demografi dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Angka populasi negara Nepal adalah 28.901.790 (pada Juli 2007).  Kathmandu merupakan ibukota Negara dengan penduduk sebanyak 990.000 jiwa (2009). Struktur Usia mereka adalah Usia 0-14 tahun: 38% (Pria 5.721.720, sedangkan wanitanya 5.360.391), Usia 15-64 tahun: 57.9% (pria 8.597.037; sedng wanitanya 8.134.115), Usia 65 keatas : 3.8% (pria 528.123 dan wanitanya 560.414). Angka rata-rata pertumbuhan penduduknya sekitar 2.13 % pertahunnya. Angka Rata-rata kelahiranya 30.46/ 1000 populasi. Sedangkan angka kematiannya 9.14/ 100 populasi.

Etnis yang ada di Nepal antara lain ; Chhettrti 15.5%, Brahman-Hill 12.5%, Magar 7%, Tharu 6.6%, Temang 5.5%, Newar 5.4%, Muslim 4.2%, dll.  Agama yang ada di Nepal adalah Hindu 80%, Budha 10.7%, Muslim 4.2% dll. [2]

Bahasa sehari-hari yang digunakan Bahasa Nepal sebagai bahasa resmi (47,8%), 12,1% Maithali, Bhojpuri 7,4%, Tharu (Dagaura/Rana) 5,8%, 5,1% Tamang, Newar 3,6%, 3,3% Magar, Awadhi 2,4%. Meskipun begitu, pada beberapa wilayah pemerintahan juga memakai bahasa inggris sebagai bahasa kedua.[3]

  1. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Nepal pada dasarnya merupakan masyarakat yang agamis. Aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh aturan yang ada dalam agama mereka, yaitu Hindu. Kasta, salah satu aturan dalam agama Hindu merupakan faktor yang pada masa Penchayat sangat menghambat proses demokratisasi dalam kelompok. Penchayat, baik dalam kepengurusan maupun dalam pengambilan keputusan sangat didominasi oleh masyarakat berkasta tinggi. Sedangkan masyarakat lain yang jumlah dan kepentingannya lebih besar, namun kastanya rendah tidak mendapat kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan.

  1. Kondisi Politik Pemerintahan

Hingga tahun 2006 Nepal merupakan satu-satunya kerajaan Hindu di dunia. Pada tahun 1990, Nepal mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 2008 kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan Nepal berubah menjadi negara republik federal yang sekuler. Pada pertengahan April 2008 diadakan pemilu di Nepal yang kemudian dimenangi oleh kaum Maois. Kemenangan ini menandai berakhirnya sejarah kerajaan bercorak Hindu di dunia. Pada tahun 2006 parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi negara sekuler. Pada 28 Mei 2008[4], Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik sehingga secara resmi nama “Kerajaan Nepal” pun berubah menjadi “Republik Nepal”. Nepal beralih menjadi republik setelah lebih dari 200 tahun berbentuk kerajaan absolute.

Sistem hukum yang diberlakukan di Nepal adalah sistem hukum Internasional dan konsep hukum Hindu. Nepal memiliki Kepala negara, yaitu Presiden Ram Baran Yadav (sejak 23 Juli 2008) dan Wakil Presiden Paramananda JHA (sejak 23 Juli 2008). Dengan sistem pemerintahan parlementer, Nepal juga memiliki kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri Baburam Bhattarai (sejak 29 Agustus 2011) dan Wakil Perdana Menteri Bijay Kumar Gachchadar (sejak 29 Agustus 2011) dan Narayan Kaji Shrestha. kabinet: kabinet dibentuk pada bulan Mei 2009 oleh sebuah koalisi mayoritas terdiri dari Partai Komunis Nepal-Amerika Marxis-Leninis, Forum Kongres Hak Rakyat Madhesi, Nepal-Demokrat, dan beberapa partai kecil.

Sistem pemilihan Nepal dilakukan dengan cara Presiden dipilih oleh Parlemen dengan jangka waktu pemerintahan sampai konstitusi baru diundangkan. Sementara sistem legislative Nepal berupa Unikameral Konstituante Majelis yaitu sebanyak 601 kursi. 240 anggota dipilih melalui pemilu langsung, sedangkan 335 oleh perwakilan proporsional, dan 26 kursi diangkat oleh Kabinet (Dewan Menteri). Pada pemilihan terakhir diadakan pada tanggal 10 April 2008 dengan hasil pemilihan persentase suara dari partai – CPN-M sebanyak 38%, NC 19%, CPN-UML 18%, Forum Hak Madhesi Rakyat 9%, lain 11%; kursi dari partai – CPN-M 229, NC 115, CPN-UML 108, Hak Rakyat Madhesi Forum 54, Terai Madhes Partai Demokrat 21, partai-partai kecil lainnya 74 suara.

Kondisi Ekonomi

Nepal adalah salah satu Negara paling miskin di dunia antara negara-negara berkembang termiskin di dunia, dengan hampir seperempat dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Pertanian merupakan andalan perekonomian Nepal dengan menyediakan mata pencaharian untuk tiga-perempat dari penduduk atau sekitar sepertiga dari PDB. Kegiatan industri terutama melibatkan pengolahan produk pertanian, termasuk kacang-kacangan, goni, tebu, tembakau, dan gandum. Nepal memiliki ruang yang cukup untuk memanfaatkan potensi tenaga air, dengan 42.000 MW diperkirakan memiliki kapasitas yang layak, tetapi ketidakstabilan politik Nepal cukup menghambat investasi asing. Tantangan tambahan untuk pertumbuhan ekonomi Nepal adalah wilayah yang terkurung daratan geografis, perang saudara dan kerusuhan tenaga kerja, dan kerentanan terhadap bencana alam.

Sumber daya alam Nepal lebih banyak dihasilkan oleh produk perkebunan, diantaranya adalah Goni,  gula,  kertas  rokok, teh, semen, sabun, kapas, karpet, tekstil, dan hasil pariwisata. Perdagangan Nepal memfokuskan ekspor utama berupa karpet, pakaian jadi, bahan-bahan kulit, produk goni, biji-bijian, serat kapas dan beberapa kerajinan tangan. Sedangkan impor utama Nepal berupa emas, mesin dan peralatannya, produk minyak dan pupuk. Ekpor dan impor tersebut memfokuskan mitra dagang bersama India (60%), Amerika Serikat (8%), China (7%), Jerman (6%), Bangladesh (6%), Inggris, dan Uni Emirat Arab. Hasil perdagangan tersebut membuat Nepal memiliki pendapatan per kapita sebesar US$ 1.200 (2010) dengan GDP sebesar US$ 15,1 Milyar atau US$ $37.74 Milyarn (2011).

Kondisi Hubungan Kerjasama

Interaksi Nepal dengan dunia internasional pertama kali terjadi ketika negara ini menghadiri konferensi Asia Afrika di Jakarta, Indonesia tahun 1955. Sebagai negara yang hadir dalam konferensi Asia Afrika tersebut, banyak hal yang didapatkan Nepal (sebagai besar peserta konferensi adalah negara-negara baru merdeka, yang sedang menata negaranya masing-masing) seperti kerjasama dibidang ekonomi juga budaya.

Nepal pertama kali melakukan diplomasi ketika pada tahun 14 Desember tahun 1955. Saat itu Nepal resmi menjadi anggota PBB, untuk Nepal yang hanya negara kecil dan lemah di kawasan Asia Selatan PBB merupakan wadah yang tepat dalam rangka memperbaiki perekonomian negara ini melalui lembaga-lembaga atau program-program yang telah diteteapkan oleh PBB. Dan juga sebagai pembuka akses yang lebih lebar agar terciptanya kerjasama-kerjasama yang mungkin terjadi antara Nepal dengan negara-negara yan lainnya.

Berikut adalah daftar organisasi Internasional Nepal sebagai anggota, yaitu ADB, BIMSTEC, CP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUSCO, NAM, OPCW, SAARC (regional), SACEP, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMISS, UNMIT, UNOCI, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, dan WTO.

Transnational Issues Nepal

  1. Perbatasan

Komisi perbatasan Nepal terus bekerja pada bagian perebutan batas wilayah dengan India, termasuk sengketa 400 kilometer persegi di wilayah Sungai Kalapani. India telah melembagakan rezim perbatasan lebih ketat untuk membatasi transit pemberontak Maois dan kegiatan ilegal lintas batas, sehingga sekitar 106.000 Bhutan Lhotshampas (Hindu) telah ditahan di kamp-kamp pengungsi di tenggara Nepal sejak tahun 1990 atas alasan pemberontakan.

                 2. Obat Terlarang

Nepal merupakan salah satu produsen gelap ganja yang diekspor untuk pasar obat domestik dan internasional. Nepal juga merupakan titik lintas angkutan untuk opiat dari Asia Tenggara ke wilayah Barat.


[1] Dikutip dari http://www.arupa.or.id/download/19.htm diakses tanggal 14 Februari 2012

[2] Dikutip dari http://herlambangnepal.wordpress.com/2008/03/16/demografi-nepal/ diakses tanggal 14 Februari 2012

[3] Dikutip dari www.cia.gov diakses tanggal 14 februari 2012

[4] Dikutip dari http://wikipedia.com diakses tanggal 14 Februari 2012

FOOD SECURITY IN SUDAN

Pada tahun 1987, World Commision on Environment and Development (WCED) menyerukan perhatian pada masalah besar dan tantangan yang dihadapi pertanian dunia. Bahwa jika kebutuhan pangan saat ini dan mendatang harus terpenuhi, perlunya suatu pendekatan baru untuk pengembangan pertanian. Pada beberapa tahun terakhir ini perhatian dunia terhadap ketahanan pangan dirasakan semakin meningkat, oleh karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dunia. Pangan diproduksi secara luas sehingga dunia surplus pangan, tetapi mengapa banyak orang yang masih kelaparan?

Sejak tahun 1798 ketika Thomas Malthus memberi peringatan bahwa jumlah manusia meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika. Dalam perjalanan sejarah dapat dicatat berbagai peristiwa kelaparan lokal yang kadang-kadang meluas menjadi kelaparan nasional yang sangat parah diberbagai Negara. Permasalahan diatas adalah cirri sebuah Negara yang belum mandiri dalam hal ketahanan pangan. Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Pada tahun 1930, penduduk dunia hanya 2 miliar dan 30 tahun kemudian pada tahun 1960 baru mencapai 3 miliar. Lonjakan penduduk dunia mencapai peningkatan yang tinggi setelah tahun 1960, hal ini dapat kita lihat dari jumlah penduduk tahun 2000an yang mencapai kurang lebih 6 miliar orang, tentu saja dengan pertumbuhan penduduk ini akan mengkibatkan berbagai permasalahan diantaranya kerawanan pangan.

Sudan meupakan Negara di Afrika yang seyogyanya kaya akan sumber daya. Keadaan ekonominya terus diperbaiki pada tahun-tahun belakangan ini. Pertanian dan peternakan adalah dua fokus utama perbaikan ekonomi oleh Sudan. Sudan sedang berlomba untuk memperbaiki ketahanan pangan yang sebelumnya telah hancur akibat konflik internal yang terjadi. Dengan wilayah selatan yang kini menjadi negara merdeka sendiri, Sudan akan terus menghadapi tantangan kemanusiaan akibat konflik yang sedang berlangsung dan ketidakamanan di wilayah barat Darfur dan eskalasi konflik di daerah Abyei dan negara bagian Kordofa Selatan. Di wilayah Darfur, sekitar 2 juta orang telah terlantar akibat konflik yang pecah pada tahun 2003. Konflik yang sedang berlangsung telah menyebabkan kerusakan perdagangan dan pasar dan mengganggu kehidupan masyarakat. Hal ini juga menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan dengan pembatasan gerakan para pekerja. Eskalasi konflik di daerah Abyei dan di negara bagian Kordofa Selatan menimbulkan arus pengungsian sebanyak ratusan ribu orang dari rumah mereka dan jauh dari sumber penghidupan. Di timur dan di pusat Sudan, mata pencaharian masih dalam kondisi ketegangan oleh konflik dan dislokasi mata pencaharian ekonomi menjadi keprihatinan utama di negeri ini.

Konsep ketahanan pangan (food security) mulai muncul dan dikembangkan seiring terjadinya krisis pangan dan kelaparan. Istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara–negara berkembang dari krisis produksi dan suplay makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan yang nampak pada definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut:

food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread coop vailure or other disaster.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup, namun demikian dalam beberapa hal definisi atau konsep ketahanan pangan sangat bervariasi pada banyak pihak yang berkepentingan. Persoalan ketahanan pangan yang terpenting adalah bagaimana Negara atau pihak–pihak yang berkepentingan memperspektifkan pembangunan ketahanan pangan, memiliki upaya pemantapan ketahanan pangan, serta memiliki opsi dan strategi pencapaian ketahanan pangan.

FOOD SECURITY IN SUDAN FOR NOWADAYS

Perekonomian Sudan pada tahun 2010 mengalami pertumbuh sebanyak 5%, 4,5% setelah di tahun 2009 ini adalah salah titik terendah dalam persentasi pembangunan ekonomi yang diharapkan oleh Sudan. Perekonomian diproyeksikan tumbuh 5,1% pada 2011 dan kemudian 5,3% pada tahun 2012 terutama karena produksi minyak meningkat dan keuntungan berkelanjutan di sektor non-minyak. Sektor non-minyak yang menjadi factor pendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah adalah melalui kebangkitan factor pertanian dan peningkatan investasi dalam infrastruktur, terutama jalan dan listrik, dan manufaktur.

Sudan memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi terutama dalam bidang pertanian. Hanya saja, kekerasan yang meningkat di wilayah Darfur hingga wilayah selatan Sudan menimbulkan kekhawatiran akan kondisi pangan di Negara tersebut. Meningkatnya pertempuran antara pemberontak Darfur dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan kebijakan lanjutan reformasi ekonomi mengancam perbaikan pangan Sudan. Di wilayah Sudan utara, keamanan pangan yang cukup rawan pangan terkonsentrasi di wilayah Darfur, Laut Merah, Utara Kordofa, Nil Putih, Blue Nile, dan Selatan negara bagian Kordofa. Di Darfur dan Laut Merah, kerawanan akan keamanan pangan diperkirakan akan terus berlanjut sampai Juni, karena factor ketidakamanan wilayah oleh konflik dan mata pencaharian yang terbatas. Di daerah lain (Utara Kordofa, Kordofa Selatan, dan Nil Putih), kerawanan pangan hanya terjadi selama Mei sampai Oktober. Kerawanan pangan yang tinggi diprediksikan terjadi dalam wilayah Abeyi dan Jabal Mara sampai Juni karena faktor ketidakamanan rakyat sipil oleh konflik internal dan akses terbatas ke pasar.

Sama hanya dengan  di bagian Sudan selatan, makanan untuk rumah tangga tergolong tidak cukup aman, hal ini disebabkan wilayah tersebut mendapatkan hasil yang berada di bawah batas normal, ketersediaan biji-biji berkurang, harga bahan pangan meningkat dan dalam jumlah yang terbatas. Kerawanan akan masalah pangan tersebut bertahan hingga Maret dan April 2001 dan meningkat dengan sangat tinggi di bulan April hingga Juni 2011.

Kondisi keamanan di wilayah Sudan yang cukup tidak baik mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan sangat terbatas. Meskipun telah sering dilakukan referendum perdamaian akan konflik-konflik demi tercapainya keamanan di Sudan, pengaruh yang diberikan telah mulai dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang diberikan pasca konflik internal Sudan adalah peningkatan harga pangan yang cukup signifikan dan arus penyuplaian makanan pokok serta komoditas non makanan terganggu secara langsung.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa organisasi Internasional demi menyelamatkan ketahanan pangan di wilayah konflik ini. Salah satunya adalah WFP (World Food Programme). World Food Programme telah menjalankan beberapa program diantara pemberian voucher bagi para pengungsi korban konflik Sudan. Sebagai bagian dari program baru, seluruh korban pengungsi dan setiap anggota keluarganya akan menerima voucher makanan senilai £ 17 Sudan (sekitar US $ 5,60), yang mereka dapat gunakan untuk menebus total 14 item makanan di toko-toko pilihan di wilayah tersebut. Pilihan mereka termasuk, sorgum, gandum, beras, millet, kacang, gula, garam beryodium, okra kering, tomat kering, daging, telur, minyak kacang tanah, miju-miju dan kambing. Dalam voucher akan bernilai £ 8 Sudan dan bantuan sereal akan terus diberikan secara langsung melalui WFP dalam bentuk distribusi. WFP telah memberikan bantuan makanan kepada masyarakat pengungsi dan korban konflik Darfur sejak tahun 2004. Selama dua tahun terakhir, telah diadaptasi program darurat untuk kebutuhan yang berkembang dari para pengungsi dan kelompok rentan lainnya di wilayah ini. Tujuan WFP adalah untuk membantu korban pengungsian untuk mendapatkan berbagai barang sehingga mereka dapat menikmati berbagai makanan yang tersedia di pasar lokal, tetapi berada di luar jangkauan mereka, para pengungsi. Dengan demikian, program voucher makanan juga akan membantu untuk meningkatkan ekonomi lokal dan petani dukungan, yang pada gilirannya akan mampu menghasilkan lebih banyak makanan.

Tidak hanya itu, bantuan untuk menyelamatkan ketahanan pangan di negeri konflik ini datang dari wilayah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab menjadikan Sudan sebagai pengamanan ketahanan pangan Negara kayak minyak di Teluk Persia tersebut. Sudan merupakan kiblat investasi negara Afrika kaya karena negara tersebut membuka peluang investasi yang mencapai miliran dollar di sektor pertanian, selain itu Sudan juga merupakan salah satu negara Arab terluas kawasannya dengan kawasan pertanian seluas 85.000.000 ha, dan baru tereksploitasi  sekitar 15 % saja. Sudan juga sudah menandatangani kerjasama di bidang  pertanian dengan beberapa negara Arab lain antara lain Kuwait dan Jordania untuk menanam gandum dan jagung, begitu juga dengan Mesir untuk menanam pertanian di kawasan Timur dan Selatan Sudan.

Sudan merupakan negara yang memiliki wilayah pertanian yang sangat luas menjadi ironis ketika tidak mampu menjaga ketahanan pangan yang dimiliki. Sudan harus terus berupaya untuk memberikan keamanan terlebih dahulu kepada masyarakatnya sehingga daya jual, daya beli, dan proses perdagangan tidak mati oleh konflik yang berkepanjangan.

Bantuan luar negeri oleh organisasi internasional dan negara-negara asing menjadikan Sudan memiliki kesempatan untuk memperbaiki ketahanan pangan yang dimiliki serta berupaya untuk meningkatkan produksi pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menghasilkan pangan yang berkecukupan bagi rakyatnya, bermutu, dan mampu bersaing di kancah Internasional.

Fadhilah Trya Wulandari

Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin

SUMBER:

Mahela dan Sutanto, Jurnal Protein Konsep Ketahanan Pangan Vol.13 No.2. 2006.

Sudan Food Security Outlook 2011.

African Economic Outlook.

The New York Times, on the web.

http://wfp.org World Food Programme 2011 diakses tanggal 28 November 2011

http://idur.wordpress.com diakses tanggal 28 November 2011

http://sosbud.kompasiana.com diakses tanggal 28 November 2011

American Constitutionalism: Federalism

Hubungan antara negara pusat dan bagian menjadi isu yang paling utama dalam perumusan Konstitusi pada tahun 1787. Sistem pemerintahan Amerika adalah federal, yang dimana konstitusi mengatur kedaulatan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian yang diasumsikan bahwa pada keduanya, kekuasaan diperoleh langsung dari rakyat dan masing-masing memiliki kedaulatan untuk mengambil alih tanggung jawab dalam membuat kebijakan.

Berbeda dengan konstitusi pertama Amerika yang dirumuskan pada tahun 1777 yaitu Articles of Confederation. Dalam konstitusi ini mengatur kedaulatan berada di tangan negara bagian. Negara pusat tidak memiliki hak untuk menarik pajak dan mengatur perdagangan antara wilayah maupun luar negeri. Lain lagi halnya dengan sistem unitary. Sistem unitary justru mengatur kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan rakyat hanya menjadi subjek di dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut Amerika saat ini adalah federalism. Federalism adalah sistem pemerintahan di mana kewenangan dibagi antara dua tingkat pemerintahan yang berdaulat yaitu, nasional dan regional. Sistem ini memberikan kekuasaan kepada negara bagian untuk mengatasi masalah-masalah lokal secara terpisah, seperti pendidikan, pemilihan umum, dan perdagangan. Dan pada waktu yang sama, memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat untuk mengatur hal-hal yang mencakupi negara bagian secara keseluruh, seperti membuat kebijakan mata uang ataupun kebijakan luar negeri. Walaupun pada kenyataannya, sering kali terjadi tumpang tindih kekuasaan dimana keduanya memiliki kekuasaan yang sama dalam menaikkan pajak dan kebijakan lainnya.

Federalism diyakini bertujuan untuk melindungi kebebasan, menguatkan kekuasaan pemerintah, dan memberikan dasar yang kuat pada pembentukan pemerintah pusat. Salah satu bagian penting yang diatur dalam konstitusi terkait sistem federalism ini adalah konsep check and balances.  Bahwa antara pemerintah pusat dan negara bagian mampu saling melengkapi kekusaan dalam menjalankan kebijakan sehingga tetap berada di bawah pengawasan. Sekalipun demikian, terdapat banyak sekali perdebatan seiring dengan ratifikasi Konstitusi Amerika yang diungkapkan oleh kalangan Anti-Federalist bahwa negara kecil memungkinkan bagi pemimpinnya untuk mengetahui kepentingan dan kebutuhan rakyatnya secara spesfik. Hal ini ditentang oleh James Madison, bahwa negara yang besar bertujuan untuk menghargai dan menyatukan bebagai kepentingan yang berbeda antara setiap negara bagian.

 

Dalam sejarah Amerika, sejak ratifikasi konstitusi, sistem federalism paling rawan terjadi konflik. American Civil War merupakan konflik terbesar di Amerika yang menginginkan suatu bentuk kesatuan di Amerika. Hal ini memicu terbentuknya doktrin dual federalism di tahun 1930. Doktrin ini berdasar pada gagasan bahwa pemisahan yang tepat antara kekuasaan negara pusat dan negara bagian. Hal ini sejalan dengan terjadinya Revolusi Industri yang kemudian meningkatkan kekuatan ekonomi oleh pasar. Isu yang muncul kemudian adalah siapa yang akan mengatur pasar, apakah negara pusat atau negara bagian? Doktrin yang dibentuk oleh Laissez-faire mengungkapkan bahwa pasar berada di luar kendali pemerintah dan mengizinkan kebijakan public dalam hal dikriminasi terhadap kaum Afrika-American.

Kini, hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian telah berubah seiring ketidak-sesuain konsep dual federalism pada kondisi kekinian Amerika. Sejak tahun 1930, pemerintah pusat tidak mendominasi kebijakan public dalam negara bagian, tetapi tetap memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam kebijakan kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan. Hal ini juga mendorong adanya hubungan saling ketergantungan antara pemerintah pusat dan bagian dalam bentuk cooperative federalism dimana pemerintah pusat dan negara bagian bekerja bersama untuk menyelesaian masalah pemerintahan. Namun hal ini tidak menjadikan negara bagian kehilangan kekuasaannya. Negara bagian tetap mendominasi kebijakan lokal, misalnya, dalam hal pembiayaan pendidikan, penegakan hukum, dan transportasi.

hasil resume Chapter 5 buku Thomas Jefferson untuk mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan Amerika.

TEORI FEMINISME

Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku The Feminine Mystique yang ditulis oleh Betty Friedan di tahun 1963. Hal ini kemudian mendasari pentingnya pembahasan isu gender disebabkan karena :

• Pengambilan kebijakan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang militer, dan ilmuan yang muncul rata-rata maskulin. • Universalitas kebenaran ilmu pengetahuan itu hanya benar bagi kaum pria. • Asumsi gender yang salah dari ilmu pengetahuan • Pria bersifat public dan wanita bersifat private. (Pandangan yang bersifat stereotype).

Teori Feminisme dalam hubungan internasional dimulai dari adanya pemikiran bahwa HI lebih banyak berbicara tentang ‘high politics’ (keamanan nasional, national interest) dan dalam konteks teknis (misalnya: keamanan berbicara mengenai senjata dll. HI juga hanya berbicara tentang perang (game theory, persenjataan). Selain itu, Ilmu HI sangat male dominated. Akibatnya, konsep, concern, kepentingan yang ada hanya merefleksikan kepentingan pria. Feminisme mencoba menggugat bahwa sexual violance berdampingan dengan perang. Pergerakan Feminisme mulai terlihat pergerakan paling awal yang ditemui sejak abad ke-15 dan terlihat ketika Christine de Pizan menulis ketidakadilan yang dialami perempuan. Pada tahun 1800-an, terdapat pergerakan yang cukup signifikan dimana Susan dan Elizabeth telah memperjuangkan hak-hak politik, diantaranya hak untuk memilih. Pada tahun 1759-1797, feminis mulai menggunakan kata-kata “hak”. Saat itu, Mary wollstonecraft, feminis pertama yang mengatakan adanya pembodohan terhadap perempuan yang disebabkan tradisi masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tersubordinasi. Tahun 1970-1980an: Wacana feminisme bermunculan di Amerika Latin, Asia, dan di negara-negara Dunia ketiga pada umumnya. Tahun 1960-1970an, feminis mulai membawa perubahan sosial yang luar biasa di dunia Barat dimana lahirnya undang-undang yang menguntungkan perempuan dan konsep patriarki yang mulai mengemuka. Pada abad ke-20 (1949): Lahir karya Simone de Beauvoir “Le Deuxieme Sexe”, dan akhirnya ditemukan istilah kesetaraan.

Terdapat banyak aliran dalam teori feminis yang dibagi atas tiga gelombang, yaitu:

1. Gelombang awal a. Feminisme liberal. Aliran ini yang menungkapkan stereotype bahwa perempuan itu lemah dan hanya cocok untuk urusan keluarga. Menekankan pada hak individu serta kesempatan yang sama karena perempuan dan laki-laki itu sama. Menuntut perubahan kebijakan dengan melibatkan perempuan duduk sebagai pengambilan kebijakan. b. Feminisme radikal. Memfokuskan pada permasalahan ketertindasan perempuan (hak untuk memilih adalah slogan mereka). c. Feminisme marxis/sosialis. Perbedaannya bila sosialis menekankan pada penindasan gender dan kelas, marxis menekankan pada masalah kelas sbg penyebab perbedaan fungsi dan status perempuan.

2. Gelombang kedua a. Feminisme eksistensial. Melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang ditanggung perempuan, sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki. b. Feminisme gynosentris. Melihat ketertindasan perempuan dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan perempuan lebih inferior dibanding laki-laki.

3. Gelombang ketiga a. Feminisme postmoderen. Postmoderen menggali persoalan alienasi perempuan seksual, psikologis, dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sebuah sistem. b. Feminisme multicultural. Melihat ketertindasan perempuan sebagai “satu definisi”, dan tidak melihat ketertindasan terjadi dari kelas dan ras, preferensi sosial, umur, agama, pendidikan, kesehatan, dsb. c. Feminisme global. Menekankan ketertindasannya dalam konteks perdebatan antara feminisme di dunia yang sudah maju dan feminisme di dunia sedang berkembang. d. Ekofeminisme. Berbicara tentang ketidakadilan perempuan dalam lingkungan, berangkat dari adanya ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap non-manusia atau alam.

Contoh kasus. Feminism radikal adalah aliran dalam feminis yang mengedepankan hak-hak individu untuk memilih. Memilih apa yang kaum perempuan yakini untuk dilakukan. Dalam feminism atau perspektif feminis dikatakan bahwa perempuan adalah the second sex, ia adalah seks yang kedua (atau tidak utama) dari laki-laki dalam masyarakat yang patriarkhis. Dalam “seks kedua ini” masih terlalu banyak perdebatan yang belum terjawab. Lesbian, yang adalah dipandang sebagai the third sex, ia adalah seks ketiga karena orientasi seksualnya yang berbeda, maka ia menjadi teralienasi atau diasingkan bahkan cenderung teraniaya lebih parah daripada perempuan yang heteroseks atau orientasi seksual lawan jenis yang dianggap normal. Lesbian diyakini merupakan etika resistensi dan “self creation” (pembentukan diri sendiri). Etika lesbian tidak berangkat dari suatu set peraturan mana yang benar dan mana yang salah atau berangkat dari suatu kewajiban atau tindakan utilitarian atau deontologist. Etika lesbian merupakan konsep perjalanan kebebasan yang datang dari pengalaman merasakan penindasan. Etika lesbian dapat eksis berkat pergerakan pembebasan perempuan, mempertanyakan konstruksi perempuan yang telah didefinisikan oleh masyarakat patriarkis. Apa yang hendak diperjuangkan adalah nilai-nilai pembebasan dimana tidak terjadi duplikasi dominasi yang dilakukan oleh masyarakat patriarchal. Feminism radikal meyakini bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertanya how ought I to live dan how ought I to know what’s right and what’s wrong?. Bahwa setiap manusia berhak untuk menentukan bagaimana dia harus hidup dan bagaiaman dia menentukan mana yang baik dan yang buruk bagi kehidupannya sendiri. Para feminis telah mempertanyakan dengan gigih sejak abad ke-18, apa yang disebut dengan tindakan yang benar dan tindakan yang salah? Apa yang disebut dengan kebahagiaan? Apa yang bermanfaat? Pertanyaan-pertanyaan feminis ini terutama menohok pada SIAPA? Siapakah yang menentukan tindakan benar dan salah, siapakah yang menentukan kebahagiaan, dan seterusnya. Mary Wollstonecraft (1759-1799) dalam tulisannya, “Vindication of the Rights of Woman”. Wollstonecraft sendiri secara teoritis, masuk pada kelompok feminis liberal yang sangat mementingkan kebebasan dan keindividuan manusia. Artinya, menurut teori ini manusia adalah spesies yang rasional yang dapat menentukan tindakan-tindakannya sendiri. Oleh sebab itu, feminism liberal mengadvokasi kehidupan perempuan yang otonom. Moral bagi feminis liberal tidak ditetukan oleh keluarga, negara, ataupun agama. Tapi setiap perempuan dapat betindak menurut pilihannya sediri asal tidak melawan hukum.

Fadhilah Trya Wulandari-Ilmu Hubungan Internasional

GEOPOLITICAL CODES

Kehidupan yang bersifat geografi politik telah berkembang ketika kelompok manusia menetapkan wilayah kekuasaannya. Ketika kelompok tersebut telah menetapkan wilayah kekuasaan dan menjaga teritorialnya, maka pada dasarnya telah berpolitik secara nyata. Di dalam kehidupan politik tersebut sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan alam. Unsur lingkungan yang dianggap paling dominan adalah iklim dan relief permukaan bumi. Selain itu, Montesquieu berpendapat di dalam bukunya yang berjudul De I’esprit des Lois bahwa iklim, topografi, dan juga faktor fisis lainnya sangat berpengaruh dalam sistem politik. Unsur-unsur tersebut kemudian disebut sebagai geopolitical codes. Kode geopolitik merupakan physical features atau bagian dari suatu negara yang berkaitan dengan kondisi geografi (sumber daya alam, iklim, topografi, permukaan bumi, batas wilayah) yang menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan suatu negara.

Kebijakan politik luar negeri sedikit banyak dipengaruhi oleh geopolitical codes. Faktor tersebut ditentukan oleh :

1.       Faktor spasial. Segala bentuk kebijakan politik luar negeri suatu negara ditentukan berdasar atas kondisi geografisnya (letak, luas, bentuk, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungan internalnya). Hal ini disebabkan besarnya pengaruh faktor alam terhadap negara dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas politik yang merupakan indicator tumbuh dan berkembangnya kekuatan negara. Sebab negara mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang tergantung dari faktor geografisnya dan kemudian menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam upaya memberi kesejahteraan negaranya.

2.       Faktor politik dan faktor power. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik suatu negara, yaitu bagaimana Undang-undang dan konstitusi diberlakukan dalam upaya mengatur dan melindungi negaranya. Selain itu, faktor ini juga mengatur bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dengan membawa kepentingan nasional masing-masing.

Kedua faktor tersebut saling berhubungan, dimana geopolitical codes secara umum menjelaskan bagaimana natural resources (sebagai faktor spasial) berkaitan dengan penentuan kebijakan suatu negara dan membentuk kepentingan nasional. Kondisi geografis suatu negara akan sedikit banyak mempengaruhi power negara tersebut. Suatu negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki peluang untuk menjadi negara yang kuat. Semakin besar power negara tersebut, akan mendominasi pembentukan code, dan geopoltical code dari negara dengan power yang besar itu akan mempengaruhi geopolitical code negara lain.

Colin Flint, dalam bukunya Geopolitics: Mapping the Dynamism of the US Geopolitical Code mengungkapkan lima elemen penting dalam geopolitical codes, yaitu:

a. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh sekutu

b. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh musuh

c. Mendefinisikan cara mempertahankan sekutu saat ini dan membina kerjasama baru

d. Mendefinisikan cara menghadapi musuh yang ada dan yang akan muncul

e. Mewakili praktek a-d untuk masyarakat domestik dan global

Terdapat tiga level dalam geopolitical codes :

1.       Local level, memperhatikan bagaimana potensi geografis suatu negara berpengaruh pada kepentingan nasional negaranya. Dalam tahap ini, lebih berkaitan pada internal yang membentuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan adanya rasa persatuan dan kesatuan nasional banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat dan kondisi wilayah territorial negara. Lokasi, luas, dan bentuk wilayah, keadaan iklim, topografi serta potensi sumber daya alam mempengaruhi kebijakan stratei dan power, struktur ekonomi dan penyebaran penduduk, pola pengembangan pertahanan dan keamanan kekuatan nasional.

2.       Regional level, memperhatikan bagaimana batas wilayah dan sumber daya alam berpengaruh terhadap kerjasama dengan negara yang dekat secara geografis.

3.       Global level, memperhatikan bagaimana kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara dibawa ke dunia internasional dan menjadi penentu dalam membangun kerjasama tersebut.

Contoh kasus: Sungai Jordan.

Ada kecenderungan pola konflik perbatasan yang berkembang di Timur Tengah banyak disebabkan oleh dua faktor: Pertama, faktor alamiah yakni konflik perbatasan yang disebabkan oleh kondisi perbatasan yang bisa difahami karena area perbatasan antar negara tidak dibatasi oleh alam. Inilah yang dalam masa klasik perbatasan menjadi sangat cair. Kedua, faktor artifiasial yakni konflik perbatasan yang disebabkan oleh adanya perubahan perbatasan sebelumnya setelah ada kebijakan baru. Salah satu variabel yang sangat dominan adalah kebijakan pemerintah kolonial yang seringkali membuat garis perbatasan dengan  menabrak garis-garis perbatasan alamiah seperti etnis, sungai, gunung. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gejala separatisme dan irredentisme, yakni sebuah gejala untuk memisahkan diri dari suatu negara karena perbedaan etnis untuk kemudian bergabung dengan negara lain dengan yang memiliki kesamaan etnis. Kasus konflik perbatasan antara Iran, Iraq, Kuwait, Jordania, Suriah, Lebanon lebih banyak disebabkan karena masalah ini.  Sumberdaya yang juga menaikan potensi untuk konflik adalah air. Air dalam masa lalu merupakan sumber kehidupan yang banyak sekali menimbulkan ragam konflik. Dalam masa modern-pun, konflik tentang air juga tidak surut. Konflik antara Israel dan Suriah juga tidak bisa dilepaskan dari kontrol air atas sungai Jordan yang kebetulan akses ke Israel banyak berada di wilayah Suriah.  Demikian pula Suriah dan Jordania-pun terlibat konflik air atas sungai Jordan. Sebelum perang 1967, Israel hanya menguasai dua sumber air: laut (yang didesalinisasikan) dan Sungai Dan. Tetapi setelah 1967, Israel mendapat tiga sumber tambahan: Lembah Jordan, Sungai Banias (utara Dataran Tinggi Golan), dan Sungai Hasbani.

Sengketa Israel dengan negara-negara tetangga disebabkan oleh pendefinisian batas wilayah yang notabene terdapat (atau dekat dengan) sumber air. Suriah menuntut “penetapan kembali batas 1967″ yang dengan itu memungkinkan Suriah mengakses Sungai Jordan dan Laut Galilee. Konflik air Israel-Jordan diselesaikan di Wadi Araba pada Oktober 1994. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis suatu neara sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri dengan mempertahankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Sejauh ini sengketa air antar negara ditangani oleh lembaga internasional. Organisasi perdagangan dunia, WTO (World Trade Organization), menangani sengketa akibat keperluan komersial. Dengan catatan negara yang bersengketa adalah anggota WTO. Sementara lembaga dibawah PBB untuk masalah air yakni UN International Hydrologicala Program dibentuk untuk menjalankan manajemen pengelolaan sumber daya air yang efektif.

Fadhilah Trya Wulandari-Ilmu Hubungan Internasional UNHAS

Sumber:

Flint C., Adduci M., Chen M., and Chi Sang-Hyun. 2009. Geopolitics: Mapping the Dynamism of the United States’ Geopolitical Code: The Geography of the State of the Union Speeches, 1988-2008. Routledge, New York.

Hayati S., dan Yani A., 2007. Geografi Politik. Refika Aditama, Bandung.

Flint, Colint. 2006. Introduction to Geopolitics. Routledge, New York.

http://www.faktadandata.com

Paradoks Modernisasi Negara Berkembang

Modernisasi akrab dengan kata perubahan dan kemajuan. Tidaklah jarang suatu masyarakat atau bangsa yang selalu berupaya mengadakan proses modernisasi pada berbagai bidang kehidupan, apakah aspek ekonomi, birokrasi, pertahanan keamanan, ataupun teknologi. Demikianpun pada negara berkembang. Keinginan yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan demi kemajuan negara adalah hal yang sedang menjadi fenomena baru di dunia internasional saat ini. Tak jarang negara berkembang mengalami dilemma. Bagaimana tidak? Di tengah keinginan untuk menjadi masyarakat modern dan lebih maju justru dihadapkan pada ketakutan akan menghilangnya nilai-nilai tradisi oleh orientasi perubahan yang ditimbulkan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mampukah negara berkembang mengubah masyarakat tradisionalnya menjadi masyarakat modern? Di antara euphoria kemajuan itu, bagaimana kritik yang terjadi pada negara berkembang terhadap modernisasi?

Modernisasi seringkali diartikan sebagai perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Teori pembangunan modernisasi yang dikemukakan oleh Alex Inkeles dan David H. Smith[1] menyebutkan bahwa modernisasi adalah suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Modernisasi menunjukkan sebuah perkembangan. Perkembangan dari hal-hal yang masih bersifat rumit menjadi sesuatu yang praktis, canggih, dan ekonomis. Jika berkaca pada beberapa dekade sebelum modernisasi menguasai negara ini, kita akan melihat banyak hal yang telah berubah. Perubahan itu telihat dari dari pola hidup, tingkah laku, sistem, sosial budaya, ekonomi, dan tentunya teknologi. Jika dulu kita harus menunggu selama satu minggu untuk mendapatkan pesan dari surat yang dikirimkan oleh kantor pos, kini hanya membutuhkan satu menit untuk mendapatkan pesan dari telepon genggam. Tidak hanya di wilayah teknologi, kesehatan pun kini terjangkit virus modernisasi. Jika dulu kita hanya mengenal penyakit malaria atau TBC, kini beralih menjadi penyakit dengan label internasional seperti H5NI, SARS, dan berbagai penyakit lainnya. Manusia modern hingga kini masih kewalahan menghadapi ulah aneka macam penyakit.. Itu semua adalah sebuah proses modernisasi, ketika semua hal mulai bergerak menuju hal yang baru. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern yaitu terbuka terhadap pengalaman baru, dan manusia modern selalu berkeinginan untuk mencari sesuatu yang baru. Ini berarti, hampir seluruh masyarakat dunia (baik negara maju atau negara berkembang) tengah berupaya untuk menjadi masyarakat modern.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah modernisasi seperti apa sebenarnya yang terjadi pada negara berkembang? Negara-negara berkembang saat ini tengah mendahulukan kemakmuran ekonomi atau modernisasi dalam pembangunan. Proyek modernisasi negara berkembang ditempuh melalui pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam era modernisasi ini, cara yang ditempuh untuk mencapai kemakmuran dalam pembangunan ekonomi adalah melalui industrialisasi[2]. Secara ideal, proses industrialisasi bertujuan untuk perubahan struktur ekonomi sehingga terjadi penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dan secara ekonomis masyarakat akan lebih makmur. Bagi Indonesia sendiri sebagai salah satu negara berkembang, melakukan industrialisasi menjadi alasan yang sangat kuat untuk maju. Sebab Indonesia telah memiliki semua sektor, seperti sektor industri yang menghasilkan barang-barang (pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, air, gas dan listrik), maupun industri jasa yakni perdagangan, angkutan (transportasi), pemerintahan, perbankan, asuransi persewaan dan jasa-jasa lainnya. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana mengolah serta meningkatkan sumber daya dan teknologinya. Kemajuan industri jelas akan sangat berhubungan dengan kemajuan teknologi. Teknologi memungkinkan negara-negara tropis (terutama negara berkembang seperti Indonesia) untuk memanfaatkan kekayaan hutan alamnya dalam rangka meningkatkan sumber devisa negara dan berbagai pembiayaan pembangunan. Apa dampaknya? Teknologi dapat saja merusak hutan tropis sekaligus berbagai jenis tanaman berkhasiat obat dan beragam jenis fauna yang langka. Seperti yang selalu kita dengar bahwa semakin maju teknologi yang digunakan, industri akan semakin berkembang. Tetapi, semakin maju industrinya, semakin besar dampak pencemarannya pada lingkungan. Indonesia yang disebut sebagai “late corner” dalam proses industrialisasi di kawasan Pasifik masih memiliki teknologi yang sangat minim dan terbelakang. Akan tetapi, pengaruh yang ditimbulkan dalam upaya menuju industrialisasi ini telah dirasakan sedikit demi sedikit. Dapat kita bayangkan bagaimana panasnya hawa di wilayah perkotaan (sebagai pusat industri) karena peningkatan suhu udara. Selama proses industrialisasi ini, lingkungan memang menjadi semakin tidak bersahabat. Pencemaran lingkungan besar-besaran, pengrusakan ekosistem, dan pemborosan energi yang tidak tepat guna dapat saja terjadi akibat penggunaan teknologi berkedok modernisasi.

Berbeda dengan Indonesia yang akan berurusan dengan lingkungan sebagai akibat dari proses modernisasinya, India justru akan banyak mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan sosial masyarakatnya. India pada awalnya terkenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia, kini, menjadi kekuatan global baru di Asia. Hal tersebut dikarenakan oleh modernisasi yang dilakukan India dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, India memperkenalkan program Revolusi Hijau[3] sebagai bentuk modernisasi dalam bidang pertanian. Sebelum program Revolusi Hijau diperkenalkan, India adalah langganan beberapa peristiwa kelaparan besar. Salah satunya adalah kelaparan pada tahun 1943-1944 yang menewaskan hamper 3 juta penduduk Bengali. Tapi, kini produksi padi-padian termasuk gandum dewasa ini di India di atas 200 juta ton, atau empat kali lipat lebih dibandingkan tahun 1950-an. India sekarang ini adalah produsen padi-padian terbesar dunia dan eksportir beras terbesar kedua dunia setelah Thailand. Sehingga muncul istilah India adalah from famine to plenty, from humilitation to dignity (dari kelaparan menjadi keberlimpahan, dari dipermalukan menjadi bermartabat). Tak heran, India berhasil melakukan modernisasi di segala bidang untuk menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan di wilayah Asia dan dunia. Akan tetapi, tidak hanya berdampak positif, konsep modernisasi ternyata telah merubah India. Sejak dulu, orang India terkenal sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai budaya tradisional. Kini modernisasi menimbulkan kesenjangan sosial yang begitu tinggi. Jika setiap tahun India akan menambah jutawan baru, Patna (ibukota negara bagian Bihar, India) justru menjadi negara yang paling miskin dan tertinggal pertumbuhan ekonominya di seluruh Asia Selatan dengan segenap permasalahan seperti kekurangan gizi, kematian bayi dan pendidikan yang sangat rendah. Ada kesenjangan yang terjadi di negara ini, dimana tidak semua wilayah mendapatkan hasil dari kesuksesan modernisasi yang selama ini di agungkan oleh India.

Modernisasi memang menjadi hal yang cukup dilematis bagi setiap negara berkembang. Iming-iming keberhasilan menjadi negara maju dapat saja hanya sebuah paradoks bagi negara berkembang, dan akan berakhir kontras dengan modernisasi yang didambakan, jika tidak diorganisir dengan baik. Lazimnya sebuah bangsa, dinamika perubahan dan perkembangan selalu terjadi sejak suatu bangsa baru dilahirkan dan akan terus berlangsung hingga kapanpun. Perubahan dan berbagai faktor yang mengitarinya, secara langsung maupun tidak, memberikan kontribusi kepada wajah kemajuan suatu negara saat ini dan yang akan datang. Modernisasi tidak untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Berkaca pada dua contoh negara diatas, setiap negara berkembang harus sadar dan mulai mengatur rencana perkembangan kedepannya agar tidak terbuai manisnya kesuksesan modernisasi tanpa melihat kompleksitas permasalahan yang akan ditimbulkan. Modernisasi? Why Not!

Fadhilah Trya Wulandari -Ilmu Hubungan Internasional

*tulisan ini merupakan tugas Pemikiran Politik Negara Berkembang.